Tujuan Pendidikan Nasional seperti tersebut pada Pasal 3 Bab II Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

PENDIDIKAN KITA HARI INI

Ujian Nasional biasa di singkat UN/UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang di lakukan oleh pusat penilaian pendidikan.

Kurikulum-kurikulum yang diatur dalam pendidikan serta kebijakan yang lahir selalunya tidak pernah berpihak pada anak-anak rakyat pekerja. Dimana kebijakan tersebut selalunya berbau uang. Sehinga pendidikan hari ini selalunya penuh dengan uang, contoh setiap siswa baru yang akan memasuki sekolah baru harus membayar sekian ratus ribu atau lebih dari itu, atau saja dengan jutaan rupiah, tetapi biasanya berlaku pada sekolah mahal yang katanya sekolah unggulan.

Apakah benar sekolah unggulan benar-benar mencerdaskan, justru lahirnya sekolah unggulan menutup ruang keinginan tahuan anak-anak rakyat pekerja karena penuh dengan rupiah. Bagaimana dengan anak-anak miskin atau ekonominya rendah? Padahal mereka juga punya hak untuk mengenyam dunia pendidikan dan cerdas. Selain sekolah mahal banyak juga sekolah yang murah, tapi dengan kemurahan sekolah tersebut perlu dipertanyakan apa berkualitas atau tidak. Buat apa sekolah murah kalau tidak berkualitas sama saja bohong.

Seharusnya pendidikan kita sangat-sangat bervisi kerakyatan, gratis, ilmiah, dan demokratik. Tidak seperti pada masa sekarang ini yang penuh dengan pemerkosaan dan kebohongan terhadap para rakyat pekerja.

Inikah model pendidikan kita yang akan memanusiakan manusia. pendidikan hari ini telah dijadikan sebagai wadah hegemonisasi para kaum kapitalis agar kita turut dengan apa yang dilakukan melalui kurikulum-kurikulum yang telah diatur oleh mereka yang tak lepas dari kepentingan ekonomi dan politik kelas berkuasa. Banyaknya sekolah-sekolah diprivatisasi menjadi BUMS dan menentukan kebijakan secara individualistik sesuai dengan kepentingan para birokrasi sekolah. Dari kebijakan itu melahirkan sebuah ketidak adilan bagi rakyat pekerja serta penuh dengan diskriminasi

AKSI MENOLAK UJIAN NASIONAL

Setelah konsolidasi panjang, sabtu sore kami mengadakan pertemuan pemantapan untuk membahas isu yang akan kami bawa ketika aksi, serta membahas perlengkapan aksinya nanti, sebelumnya kami udah beberapa kali rapat dengan organ kami dan juga dengan sekolah lain. Pada hari minggu sehabis pulang sekolah karena kami sekolah dihari minggu, namanya juga pesantren, kami merapat kesekretariat KPO-PRP Polman untuk membuat spanduk serta umbu-umbul (perlengkapan aksi).

Pada hari senin, 28 Januari jam 13.45 kami berangkat ke lapangan pancasila, titik kumpul yang sudah disepakati dalam rapat bersama dengan sekolah lain, pada jam 14.10 kami mulai aksi di depan lapangan pancasila sambil bergantian orasi, setelah orasi kami selanjutnya berangkat ke gedung DPRD Polman.

Sesampainya kami di gedung DPRD Polman kami diterima langsung anggota DPRD dan mempersilakan masuk dan duduk di kursi yang nyaman itu, anggota DPRD mempersilakan kami menyampaikan aspirasi, kami pun bergantian mengeluarkan penjelasan terkait tuntutan penghapusan Ujian Nasional.

Dari beberapa penjelasan anggota DPRD sama sekali tak memberikan penjelasan yang ilmiah (tidak nyambung) tentang tuntutan kami. Ketua DPRD Polman mengatakan bahwa masalah tuntutan adik-adik tentang penghapusan Ujian Nasional disini bukan tempatnya tapi kami akan mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan pusat.

Sekitar jam 16.00 lewat, gedung DPRD Polman sedikit memanas kerena semua beberapa anggota DPRD berbicara sama sekali tidak ada solusi yang di berikan, kemudian kami bubar secara. Tetapi kami dan beberapa sekolah lain meminta anggota DPRD untuk menghadirkan Dinas Pendidikan dan bersama membahas penghapusan Ujian Nasional.

Kemidian kami dan kawan-kawan sekolah lainnya menuju ke Dinas Pendidikan, dalam perjalanan ke Dinas Pendidikan kami di hadang oleh hujan deras. Kami menunggu hingga sore hari namun hujan tak kunjung reda. Dengan pertimbangan terhadap perlengkapan aksi maka kami dan perwakilan pelajar dari beberapa sekolah membatalkan rencana ke kantor Dinas Pendidikan dan akan melakukan konsulidasi kembali untuk kembali lagi melakukan aksi yang lebih besar.

“Belajar, Berorganisasi dan Berjuang”

(Forum Komunikasi Siswa Progresif)

Oleh: Videlya Esmerella*

Pendidikan adalah kekuatan pokok dari suatu Negara untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya. Apabila pendidikan suatu negara hancur pastilah, negara tersebut akan mudah diombang-ambingkan oleh negara lain yang ingin menjajah dan menguasainya. Begitu pentingnya

pendidikan bagi masyrakat sehingga tak heran setiap negara berlomba-lomba memajukan pendidikan untuk membangun bangsanya lebih maju dan berharkat serta berwibawa.

Paulo Fraire dalam bukunya “Pendidikan sebagai Proses” menyatakan pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai perubahan, sehingga dengan pendidikan tersebut, seorang manusia dapat menemukan jati dirinya. Dalam konteks bangsa Indonesia, polemik tentang masalah pendidikan sudah berlangsung sejak bertahun-tahun, berawal dari tahun 1997, ketika itu terjadi pergolakan politik yang hebat di negara ini, dengan ditandai jatuhnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto, oleh mahasiswa.

Dari awal itulah pendidikan bangsa ini semakin lama semakin terabaikan dan tertelantarkan. Anak putus sekolah semakin banyak dan pengangguran makin mebludak. Lantas apa yang jadi permasalah itu semua?. Tentunya, kalau bicara kenapa, ada dua hal mendasari masalah tersebut yaitu pertama, biaya pendidikan semakin mahal, kedua, tidak ada jaminan setelah sekolah akan mendapatkan pekerjaan yang layak.