Demo Buruh Lumpuhkan Thamrin

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah selama kurang lebih 45 menit ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, saat ini mereka melakukan long marchmenuju Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, mereka melakukan aksi long march dengan meneriakkan yel-yel. Aksi long march itu juga membuat lumpuh kawasan Bundaran HI-Thamrin-Istana Negara. Tak ada kendaraan bermotor yang dapat melintasi kawasan tersebut. Untuk ruas jalan sebaliknya terpantau ramai lancar.

"Hidup buruh! Buruh bersatu tak bisa dikalahkan," seru para buruh itu saat melakukan aksi, Rabu (6/2/2013).

Dalam aksinya, FSPMI mendesak pemerintah untuk mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden tentang jaminan kesehatan dan penerima bantuan iuran (PBI). "Seharusnya aturan tersebut sudah dikeluarkan paling lambat 1 November 2012. Bahkan, rakyat miskin dipangkas menjadi Rp 15.000 hanya untuk 86,7 juta rakyat miskin. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan jaminan sosial di Indonesia," kata Presiden FSPMI Said Iqbal.

Buruh FSPMI juga menuntut menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014 bukan 1 Januari 2019. Iuran kepesertaan untuk buruh tetap dibayarkan oleh pengusaha. PBI diberikan untuk rakyat miskin dan buruh yang berpenghasilan di bawah upah minimum.

Tuntutan kedua adalah menjalankan jaminan pensiun 1 Juli 2015. Menerbitkan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden tentang jaminan pensiun paling lambat 1 September 2013. "Upah layak KHL minimal 84 item dan menolak penangguhan UMP yang tidak sesuai perundang-undangan. Kami juga menolak Instruksi Presiden tentang Gangguan Keamanan Nasional dan menolak RUU Keamanan Nasional dan mendesak DPR menghentikan RUU Kamnas karena antidemokrasi," kata Said.

Demo juga serempak dilakukan ribuan buruh di beberapa kota, antara lain Bandung, Semarang, Medan, Aceh, Batam, dan Surabaya. Mereka memprotes pemerintah yang memberikan kemudahan kepada pengusaha terkait penangguhan pembayaran upah minimum provinsi tahun 2013.